PERLUKAH ASN DI KOTA PALU DI TES URINE?



Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, maka dari itu diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK). Dari sisi kelembagaan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN. Dalam penyelenggaraan kekuasaannya, Presiden dibantu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Dalam rangka meningkatkan kualitas individu ASN, MEN PAN-RB yang saat di jabat oleh Yuddy Chrisnandi menunaikan komitmen tersebut. Bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar menandatangani nota kesepahaman mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Dari MOU tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4741/M.PANRB/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015, tentang pelaksanaan Program Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Surat Edaran itu ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia yang akan menggelar tes urine wajib bagi seluruh ASN dan calon ASN.
Dari Surat edaran tersebut, hingga saat ini sudah banyak Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang melaksanakan tes urine pada ASN di masing-masing instansinya. Sebagai contoh, Kota Cimahi, Pemrov Bengkulu, Kota Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, Malang, Pemkab Wonogiri, dan masih banyak Provinsi,Kota,Kabupaten lainnya yang sudah berkerjasama dengan BNN untuk melaksanakan tes urine pada seluruh jajaran ASN di wilayahnya masing-masing. Lalu, yang menjadi pertanyaan, kapan ASN di Kota Palu akan di Tes Urine ? Bagaimana pendapat anda masyarakat Kota Palu?
Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup 6 hal, yakni  :
·         Diseminasi informasi dan advokasi tentang P4GN;
·         Pemberdayaan kader anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
·         Pelaksanaan sosialisasi program wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
·         Pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi pegawai dan calonpegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia;
·         Partisipasi aktif seluruh pemangku kebijakan nasional baik Pusat hingga Daerah untuk melaksanakan program P4GN; dan
·         Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka P4GN.