Perlunya Sinergritas Antara BNN, TNI dan Polri Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Palu

 
Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anang Iskandar, S.H., M.H dan Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko

“...jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.” (Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia)

Kita tidak lagi bisa memandang remeh permasalahan narkotika yang semakin mengancam generasi penerus negeri ini. Tidak pula membebankan tanggungjawab penanganan masalah narkotika hanya kepada Badan Narkotika Nasional. Sinergitas lintas sektoral mutlak diperlukan, sebab kejahatan narkotika telah merongrong ke dalam semua sektor di negeri ini, diantaranya mengancam institusi TNI/Polri. Hal ini dibuktikan dengan tersangkutnya 11 oknum TNI/Polri yang menjadi tersangka kasus tindak pidana narkotika dalam rentang waktu tahun 2010-2013. Kesebelas oknum TNI/Polri tersebut adalah hasil pengembangan kasus oleh Badan Narkotika Nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 

Artinya, sinergitas penanganan permasalahan narkotika di Kota Palu penting dan diperlukan dengan pertimbangan, pertama, kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh TNI-Polri mendukung yakni Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai pemegang otoritas teritorial tentu jauh lebih mengetahui kondisi yang tengah berkembang di masyarakat sehingga langkah-langkah upaya deteksi dini yang merupakan ancaman terhadap pertahanan negara dapat segera ditangani, termasuk permasalahan narkotika. 

Kedua, secara yuridis, antarpimpinan Badan Narkotika Nasional, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjalin kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman. Adapun Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Tentara Nasional Indonesia adalah Nomor : NK / 29 / V / 2015 / BNN  Nomor : Kerma 14 / V/ 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun intisari dari Nota Kesepahaman ini adalah pengoptimalan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pelaksanaan pemeriksaan uji narkotika terhadap personil TNI. 

Sedangkan Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Nomor : NK / 41 / VII / 2015 / BNN  Nomor : B / 27 / VII / 2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Intisari dari Nota Kesepahaman ini diantaranya memberdayakan kader anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pelaksanaan pemeriksaan uji narkotika terhadap personil Polri. Artinya, jika aspek sumber daya manusia (SDM) dan yuridis telah terpenuhi, maka gerak aksi nyata dari personil TNI-Polri dan Badan Narkotika Nasional di Kota Palu dapat segera ditunggu aktualisasinya. 

Dengan demikian BNN Kota Palu berharap agar satgas anti narkoba di lingkungan TNI-Polri Kota Palu yang telah terbentuk mampu berkreasi mengacu pada kearifan lokal, menggerakkan potensi yang ada diwilayahnya untuk menuntaskan permasalahan narkotika. Karena, narkotika adalah masalah kita bersama.