Desiminasi informasi IPWL di Tengah Perhelatan Ramah Tamah Keluarga Besar BPBD SULTENG


Palu--Dalam menjalankan amanat UU No.35 tahun 2009, BNN Kota Palu tidak henti-hentinya  memberikan penyuluhan P4GN kepada semua aspek masyarakat dalam berbagai kesempatan. Termasuk pada acara ramah-tamah keluarga besar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng yang digelar beberapa waktu lalu di Villa pribadi miliki Kepala BPBD Sulteng. 



Penyuluhan yang sengaja disisipkan di sela-sela acara ramah tamah tersebut di dihadiri langsung oleh Kepala Kepala BPBD Sulteng, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES. "BNN sudah kedua kalinya menyambangi kami, kali pertama adalah tes urine yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sulteng. Dan pada hari ini, penyuluhan dari BNN Kota Palu ditekankan pada bahaya bahan adiktif yang notabene banyak di konsumsi oleh pegawai kami, salah satunya adalah rokok", ungkap Bartho ketika ditemui disela-sela acara tersebut.

Kepala BNN Kota Palu, AKBP Sumantri Sudirman,SH., yang pada malam tersebut diwakili oleh salah satu Penyuluh BNN Kota Palu, Pelman,S.Sos., menyampaikan efek narkoba tidak hanya pada kalangan remaja. Banyak justru adalah usia produktif 30 tahun keatas yang secara finansial sudah mampu untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut. Termasuk yang paling lumrah ditemui adalah nikotin pada rokok dan alkohol. "Kesadaran akan bahaya rokok masih perlu ditingkatkan, sebab rokok adalah gerbang awal dari penggunaan narkoba, tindak pidana dan free sex", papar Pelman dihadapan anggota BPBD yang berjumalah kurang lebih 30 orang tersebut.

Penyuluhan anti narkoba yang acapkali dilakukan oleh BNN Kota Palu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman baik masyarakat sipil, serta pegawai baik pemerintah dan swasta tentang pengaruh negatif narkoba. Selain itu, diharapkan masyarakat semakin paham bahwa pecandu bukanlah kriminal yang harus dipenjara, tetapi justru harus dibantu dengan cara disembuhkan, direhabilitasi sehingga mereka dapat terlepas dari jerat narkoba dan tidak kembali menggunakan.

Sebagaimana yang termaktub dalam UU No.35 tahun 2009 bahwa Pecandu Narkotika yang belum cukup umur yang sudah dilaporkan oleh orang tua / wali, untuk mendapat rehabilitasi medis dan sosial; dan bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, selama 2 (dua) kali perawatan dokter di lembaga rehabilitasi Medis yang ditunjuk pemerintah, kesemuanya tidak dituntut pidana, tetapi diwajibkan menjalani rehabilitasi Medis dan sosial.  (Sn/HumasBNNKotaPalu)